Reweaving Supply Chain Governance: Lessons from the Central Java Agreement for Gender Justice
Reweaving Supply Chain Governance: Lessons from the Central Java Agreement for Gender Justice
Feb 13, 2026 | 6:15 PM – 7:30 PM ICT / 4:45 – 6:00 PM IST / 12:15 – 1:30 PM CET
(Indonesian version below.)
Side session at the OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector
Organised by Asia Floor Wage Alliance and Global Labor Justice
The Central Java Agreement for Gender Justice (CJA) is the second enforceable supply chain agreement in Asia to address GBVH in the garment industry, building on lessons from the Dindigul and Lesotho agreements. Anchored in freedom of association, collective bargaining, and women-worker–led monitoring and enforcement, the CJA creates a binding mechanism to prevent and remedy GBVH at the factory level while requiring brands and suppliers to uphold commitments aligned with ILO C190. Panellists—including women workers, union leaders, and global labour and gender justice experts—will examine how the CJA operationalises meaningful human rights due diligence and enforces labour standards through collective power on the shop floor. The session will also explore what this model means for supply chain governance, showing how binding, union-led frameworks strengthen HRDD beyond audits and voluntary compliance models.
Languages: English, Bahasa Indonesia
More information and registration
Menata Ulang Tata Kelola Rantai Pasokan: Pelajaran dari Kesepakatan Jawa Tengah untuk Keadilan Gender
Sesi paralel di Forum OECD tentang Uji Tuntas di Sektor Pakaian dan Alas Kaki
Diselenggarakan oleh Asia Floor Wage Alliance dan Global Labor Justice
Perjanjian Jawa Tengah untuk Keadilan Gender (CJA) adalah perjanjian rantai pasokan yang mengikat kedua di Asia yang membahas Kekerasan Berbasis Gender (GBVH) di industri garmen, berdasarkan pelajaran dari perjanjian Dindigul dan Lesotho. Berlandaskan kebebasan berserikat, perundingan kolektif, dan pemantauan serta penegakan hukum yang dipimpin oleh pekerja perempuan, CJA menciptakan mekanisme yang mengikat untuk mencegah dan mengatasi GBVH di tingkat pabrik sekaligus mewajibkan merek dan pemasok untuk menjunjung tinggi komitmen yang selaras dengan Konvensi ILO C190. Para panelis—termasuk pekerja perempuan, pemimpin serikat pekerja, dan pakar keadilan gender dan ketenagakerjaan global—akan mengkaji bagaimana CJA mengoperasionalkan uji tuntas hak asasi manusia yang bermakna dan menegakkan standar ketenagakerjaan melalui kekuatan kolektif di tempat kerja. Sesi ini juga akan mengeksplorasi apa arti model ini bagi tata kelola rantai pasokan, menunjukkan bagaimana kerangka kerja yang mengikat dan dipimpin oleh serikat pekerja memperkuat uji tuntas hak asasi manusia di luar audit dan model kepatuhan sukarela.
Bahasa: Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia
